Penulis: Muhammad Ikram, S.Sos., M.Sos
(Ketua Umum PP LIDMI 2026-2028)
Polemik yang muncul akibat unggahan bertema _Pride Month_ oleh salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (SUMA) Universitas Indonesia telah memantik diskursus publik yang luas. Dalam menyikapi persoalan ini, tentu sangat diperlukan ketegasan sikap sekaligus ketepatan dalam membaca fakta.
Berdasarkan klarifikasi resmi Universitas Indonesia, unggahan tersebut merupakan pandangan redaksional organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan dan bukan sikap resmi Universitas Indonesia sebagai institusi.
UI juga telah menegaskan bahwa konten tersebut tidak merepresentasikan pandangan universitas maupun keseluruhan sivitas akademika serta sedang melakukan evaluasi internal atas dinamika yang terjadi.
Karena itu, penyikapan terhadap persoalan ini harus tetap berpijak pada data dan informasi yang valid. Integritas intelektual mengharuskan kita berlaku adil terhadap fakta, sekalipun terhadap pihak yang sedang kita kritisi.
Namun demikian, klarifikasi tersebut tidak menghilangkan substansi persoalan yang sesungguhnya. Bagi kami, yang menjadi perhatian utama bukan sekadar siapa yang mengunggah konten tersebut, melainkan adanya upaya menghadirkan narasi yang berpotensi menormalisasi LGBT di ruang akademik dan ruang publik.
Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (PP Lidmi), saya menyatakan dengan tegas bahwa Lidmi menolak segala bentuk normalisasi, kampanye, maupun upaya legitimasi terhadap perilaku LGBT dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sikap ini bukan lahir dari kebencian terhadap individu tertentu, melainkan berangkat dari keyakinan bahwa nilai-nilai agama, moral, dan konstitusi bangsa harus tetap menjadi fondasi dalam membangun peradaban bangsa.
Bangsa ini berdiri di atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, norma agama, budaya luhur, dan sistem sosial yang menjadikan keluarga sebagai pilar utama peradaban. Karena itu, setiap upaya yang berpotensi menggeser standar moral yang telah menjadi konsensus bangsa patut mendapatkan koreksi dan kritik secara terbuka.
Kami memandang bahwa kampus tidak boleh menjadi ruang normalisasi penyimpangan perilaku atas nama kebebasan berekspresi maupun kebebasan akademik. Kebebasan akademik memiliki fungsi untuk mencari kebenaran, bukan untuk mengaburkan batas antara kajian ilmiah dan pembenaran ideologis.
Perlu dibedakan secara jelas antara membahas suatu fenomena sebagai objek kajian akademik dengan mempromosikannya sebagai sesuatu yang layak diterima dan dirayakan.
Kampus memiliki kewajiban untuk menjaga tradisi intelektual yang kritis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan tetap berkontribusi pada terjaganya nilai-nilai yang menopang kehidupan masyarakat.
Kami menolak segala bentuk persekusi, penghinaan, maupun tindakan kekerasan terhadap siapa pun. Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Akan tetapi, penghormatan terhadap manusia tidak berarti penerimaan terhadap seluruh perilaku yang dilakukannya. Dalam ruang demokrasi yang sehat, seseorang dapat dihormati sebagai manusia sekaligus dikritik pandangan dan perilakunya.
Karena itu, kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, akademisi, dan masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang bersifat emosional.
Fokus utama kita seharusnya adalah menjaga arah pendidikan tinggi Indonesia agar tetap menjadi pusat lahirnya generasi yang unggul secara intelektual, kokoh secara moral, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.
Kami tidak sedang memperdebatkan hak kampus untuk berdiskusi. Kami sedang menolak upaya menjadikan LGBT sebagai sesuatu yang normal, layak diterima, dan layak dirayakan di ruang publik di Indonesia.
Lidmi berdiri pada posisi yang jelas. Menolak normalisasi LGBT, menjaga marwah kampus sebagai ruang pendidikan dan pembentukan peradaban, serta mengawal nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan moralitas publik sebagai fondasi masa depan bangsa.
