Penanggulangan kemiskinan di Medan tidak hanya melalui program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetap juga upaya holistik.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Sidang Paripurna DPRD Medan Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045, Selasa (2/7) di gedung dewan.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim dan diikuti segenap anggota dewan serta Wakil Wali Kota Aulia Rachman, dan pimpinan perangkat daerah itu, Bobby Nasution menyebutkan, upaya holistik bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.
Upaya holistik itu, lanjutnya, antara lain akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, termasuk berbagai strategi pengembangan perekonomian yang terintegrasi.
“Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan di kitaran nol persen pada tahun 2045,” ujar Wali Kota menanggapi Pemandangan Umum FPDIP terkait langkah-langkah penanganan kemiskinan di Medan dalam jangka panjang.
Menanggapi saran tentang implementasi nyata program peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, Bobby Nasution mengatakan Pemko Medan berupaya menciptakan iklim UMKM yang kondusif dan kompetitif serta mengembangkan kewirausahaan sesuai kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada RPJPN 20-2024.
Di samping itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan UMKM juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terkait gambaran infrastukur untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045, Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan berbenah memperbaiki keadaan kota, khususnya dalam bidang infrastruktur.
Wali Kota memaparkan, Pemko Medan rutin membangun, merehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan drainase di seluruh kecamatan dengan porsi disesuaikan keadaan.
Selain itu, lanjutnya, Pemko melakukan swakelola pemeliharaan jalan dan drainase.
“Dengan begitu kondisi jalan mantap diharapkan dapat dipertahankan,” ucapnya.
Wali Kota juga menyampaikan, Pemko telah mereview masterplan drainase dengan harapan masalah banjir dapat diatasi secara bertahap.
Terkait saran Fraksi Golkar agar RPJPD jadi acuan Pemko dalam pembangunan, Wali Kota mengatakan Pemko berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur kota.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran infrastruktur, sebutnya, dilakukan secara intens dan berkesinambungan.
“Pemko juga rutin mengawasi pekerjaan fisik di lapangan agar sesuai perencanaan dan pihak pelaksana diminta membuat laporan secara rutin,” ucapnya.
Pada saat ini, lanjutnya, Pemko tengah menginventarisir jalan dan drainase yang perlu segera ditangani agar dilakukan perencanaan matang hingga penganggaran lebih tepat sasaran.
Dalam paripurna itu, Wali Kota bergantian dengan Wakil Wali Kota juga memberi tanggapan atas pemandangan umum Fraksi PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, dan Hanura PPP PSI. Sebelum men-skor sidang, Ketua DPRD mengumumkan anggota pansus yang akan menyampaikan laporan pada sidang 30 Juli mendatang.
