Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan ini diberikan oleh Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin (15/7/2024).
Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi Sumut, sebagai daerah yang telah menyalurkan pembiayaan 100% kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), TNI dan Polri. Tentunya, dana tersebut guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2004.
“Dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada Pemda yang telah menyalurkan 100% baik kepada KPUD, Bawaslu, maupun TNI/Polri, bahkan daerah-daerah ini akan kita berikan di wilayah Jawa dan Sumatera, ada lima Pemda, penghargaan berupa piagam. Penghargaan ini kita berikan sebagai salah satu komitmen dan juga penghargaan dalam merealisasikan ketentuan perundang-undangan secara tepat waktu,” jelas Maurits.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait memiliki peran penting juga strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi.
“Tentunya di daerah kami berharap dapat berjalan lancar Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tambahkan satu lagi adalah stabilitas keamanannya terjamin. Maka sebenernya selain hibah kepada KPUD, Bawaslu perlu pengawas juga, perlu pengamanan maka diperlukan hibah kepada TNI/Polri. Ini lah sebenernya dukungan yang perlu segera kita selesaikan, kita tuntaskan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Maurits juga memberikan atensi terkait daerah yang masih belum menyalurkan keseluruhan pendanaan Pilkada, agar segera menyalurkan dana tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Pilkada dapat terjamin pelaksanaannya.
“Kami mohon Pemerintah Daerah berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Pemerintah Daerah,” ujar Maurits.
Karena itu, diharapkan juga, melalui Rapat Asistensi ini dapat menyamakan persepsi dan melahirkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di seluruh Indonesia.
